Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten, di Aula Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Selasa (7/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Raden Dewi Setiani menegaskan bahwa desa merupakan garda terdepan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan nasional harus dimulai dari desa, sejalan dengan semangat “dari desa untuk Indonesia maju”.

“Desa adalah garda terdepan dalam pembangunan. Melalui program hilirisasi dan kebijakan Presiden Prabowo, terutama melalui koperasi desa, diharapkan dana desa setiap tahun dapat meningkat. Ini adalah amanah yang harus dijaga agar tata kelolanya bersih, tertib, dan bebas dari temuan,” ujar Bupati Dewi.

Ia juga menambahkan, pentingnya pemahaman sistem pengelolaan keuangan desa secara proporsional menjadi kunci keberhasilan pembangunan di tingkat akar rumput.

“Desa harus memahami sistem pengelolaan yang proporsional dan transparan. Terlebih bagi perangkat desa dan kepala desa, tata kelolanya harus tertib dan amanah. Pandeglang harus menjadi yang terbaik di antara delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten,” tambahnya.

Bupati Dewi Setiani menilai kegiatan workshop yang diinisiasi oleh BPKP ini sangat penting sebagai langkah awal dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan desa ke depan.

“Sinergi dengan BPKP melalui workshop ini menjadi pegangan penting sebelum perencanaan program. Harapannya, tata kelola keuangan desa semakin profesional dan akuntabel,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Rusdy Sofyan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

“Dana desa adalah tulang punggung pembangunan di tingkat desa. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, tertib, dan akuntabel. Workshop ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah untuk menghadapi tantangan dan menemukan solusi dalam mengelola dana desa maupun BUMDes,” tutur Rusdy.